Euforia sebagian warga Arab di Hasakah saat menyambut kedatangan pasukan keamanan Suriah memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana mereka diperlakukan selama bertahun-tahun terakhir. Sambutan itu bukan sekadar ekspresi politik sesaat, melainkan luapan emosi kolektif dari masyarakat yang merasa lama hidup di bawah struktur kekuasaan yang tidak sepenuhnya mereka anggap mewakili diri mereka.
Dalam banyak konflik, reaksi warga sipil sering kali menjadi indikator paling jujur tentang kondisi sosial yang sebenarnya. Ketika masyarakat menyambut aparat negara dengan suka cita, hal itu biasanya menandakan harapan akan perubahan, perlindungan, dan berakhirnya ketidakpastian. Di Hasakah, reaksi ini sulit dilepaskan dari pengalaman panjang hidup di bawah kontrol kekuatan bersenjata non-negara.
Bagi sebagian warga Arab, keberadaan struktur SDF yang didominasi kelompok teroris PKK Kurdi selama ini dipersepsikan bukan sebagai pemerintahan eksklusif, melainkan sebagai kekuasaan de facto yang dibangun tanpa legitimasi sosial yang kuat. Meski dibungkus dengan narasi keamanan dan otonomi lokal, praktik di lapangan kerap dirasakan timpang dan tidak setara.
Keluhan tentang marginalisasi politik, pembatasan ruang berekspresi, hingga tekanan keamanan menjadi cerita yang berulang di kalangan masyarakat Arab Hasakah. Dalam konteks ini, rasa “dijajah” tidak selalu berarti pendudukan asing klasik, tetapi pengalaman hidup di bawah otoritas yang dianggap memaksakan kehendak dengan senjata.
Perasaan tersebut diperkuat oleh insiden-insiden kekerasan terhadap warga sipil, termasuk laporan penembakan terhadap masyarakat yang mengekspresikan dukungan pada kembalinya negara. Tindakan semacam ini menciptakan kesan bahwa loyalitas warga tidak boleh menyimpang dari garis kekuasaan yang berlaku.
Dalam sejarah modern, penjajahan tidak selalu hadir dalam bentuk bendera asing. Ia bisa berwujud dominasi politik dan militer oleh kelompok yang mengklaim mewakili wilayah, tetapi gagal membangun kontrak sosial dengan semua komunitas di dalamnya.
Hasakah adalah wilayah majemuk dengan komposisi etnis dan sosial yang kompleks. Ketika satu kelompok merasa lebih berhak mengatur dan memonopoli senjata, sementara kelompok lain merasa diawasi dan ditekan, maka benih ketidakpuasan tak terelakkan.
Sambutan hangat terhadap pasukan keamanan Suriah menunjukkan adanya kerinduan akan otoritas negara yang dianggap lebih netral dan memiliki kerangka hukum jelas. Negara, dalam imajinasi banyak warga, dilihat sebagai pelindung terakhir dari kesewenang-wenangan bersenjata.
Bagi warga Arab, kembalinya negara juga diharapkan mengakhiri status wilayah sebagai “zona abu-abu” yang tidak sepenuhnya perang, tetapi juga tidak benar-benar damai. Ketidakpastian inilah yang selama bertahun-tahun membebani kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
Namun, euforia ini juga membawa risiko. Jika harapan warga tidak diikuti oleh perlindungan nyata dan penegakan hukum, kekecewaan bisa berubah menjadi frustrasi baru. Transisi yang gagal justru akan memperdalam trauma kolektif.
Pertanyaan tentang apakah warga Arab diperlakukan sebagai “jajahan” harus dijawab dengan melihat relasi kuasa yang terjadi. Ketika masyarakat tidak punya ruang menentukan arah politiknya dan harus tunduk pada kekuatan bersenjata, maka secara sosiologis relasi itu menyerupai kolonisasi internal.
Perayaan warga bukanlah bentuk kebencian etnis, melainkan ekspresi keinginan untuk diperlakukan setara sebagai warga negara. Ini penting dicatat agar narasi yang berkembang tidak disederhanakan menjadi konflik Arab versus Kurdi semata.
Masalah utama di Hasakah bukan identitas, melainkan struktur kekuasaan. Selama senjata menjadi alat utama pengelolaan masyarakat, rasa terjajah akan terus hidup, siapa pun yang memegang senjata tersebut.
Bagi pemerintah Suriah, momen ini menjadi ujian besar. Apakah negara mampu hadir sebagai pelindung semua warga tanpa diskriminasi, atau justru mengulangi pola lama yang melahirkan ketidakpercayaan baru.
Jika negara berhasil menjamin keamanan warga Arab dan komunitas lain, maka euforia ini bisa menjadi fondasi rekonsiliasi sosial. Namun jika tidak, rasa terjajah hanya akan berganti wajah.
Hasakah kini berada pada fase psikologis yang krusial. Dukungan warga adalah modal sosial yang tidak bisa dibangun dengan kekuatan militer semata, tetapi melalui keadilan dan pelayanan nyata.
Insiden kekerasan terhadap warga yang menyambut pasukan negara justru mempertegas kontras antara dua model kekuasaan. Di satu sisi, ada kekuasaan bersenjata yang ingin mempertahankan kontrol. Di sisi lain, ada harapan pada negara hukum.
Dalam banyak pengalaman pascakonflik, keberpihakan warga sipil sering menjadi penentu akhir. Ketika rakyat merasa lebih aman bersama negara, maka legitimasi aktor non-negara akan runtuh dengan sendirinya.
Namun legitimasi negara tidak datang otomatis. Ia harus dirawat dengan kebijakan inklusif, penegakan hukum, dan perlindungan hak warga tanpa memandang latar belakang etnis atau politik.
Euforia warga Arab Hasakah seharusnya dibaca sebagai sinyal peringatan sekaligus peluang. Peringatan bahwa praktik kekuasaan lama ditolak, dan peluang untuk membangun tatanan baru yang lebih adil.
Pada akhirnya, rasa terjajah bukanlah takdir. Ia adalah produk dari relasi kuasa yang bisa diubah. Hasakah kini menunggu apakah perubahan itu benar-benar datang, atau sekadar janji yang kembali dikhianati.
0 comments:
Post a Comment