Presiden Dewan Kepemimpinan Yaman, Rashad Al Alimi, menegaskan bahwa pembangunan negara harus dimulai dari tingkat distrik atau direktorat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pesan publik yang menyoroti pentingnya fondasi pemerintahan dari wilayah paling bawah, bukan semata berpusat di ibu kota. Distrik di Yaman setara dengan kabupaten di Indonesia, sementara dalam konteks Papua setara dengan kecamatan.
Dalam pesannya, Al Alimi mengingatkan bahwa keamanan dan stabilitas negara tidak dapat ditegakkan hanya dengan memperkuat pusat kekuasaan. Fondasi pertama negara, menurutnya, berada di distrik-distrik yang selama ini kerap terabaikan. Jika pinggiran rapuh, maka pusat pada akhirnya ikut terdampak.
Ia menggunakan analogi medis untuk menggambarkan situasi tersebut. Sebagaimana gangren yang bermula dari jaringan tubuh paling ujung dan menyebar hingga mengancam organ vital, kerusakan di daerah pinggiran dapat menjalar dan melemahkan jantung negara. Analogi ini merujuk pada pengalaman pahit Yaman di Sa’dah, wilayah yang lama diabaikan hingga konfliknya meluas dan mengguncang stabilitas nasional.
Salah satu persoalan nyata di banyak distrik Yaman adalah kekurangan listrik. Wilayah-wilayah pinggiran kerap mengalami pemadaman berkepanjangan, bahkan ada yang tidak terjangkau jaringan listrik nasional. Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
Keterbatasan pasokan listrik membuat banyak daerah sulit berkembang. Usaha kecil terhambat, fasilitas kesehatan tak dapat beroperasi optimal, dan generasi muda kehilangan akses pembelajaran digital. Jika pembangunan hendak dimulai dari distrik, maka energi menjadi kebutuhan dasar yang tak bisa ditawar.
Di tengah keterbatasan infrastruktur dan fiskal negara, solusi berbasis masyarakat menjadi alternatif realistis. Salah satu opsi yang dinilai potensial adalah mendorong penggunaan tenaga surya di tingkat rumah tangga dan komunitas. Yaman yang beriklim panas memiliki potensi sinar matahari melimpah sepanjang tahun.
Pemanfaatan panel surya skala rumah tangga dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi defisit listrik. Selain memenuhi kebutuhan sendiri, kelebihan daya yang dihasilkan warga berpotensi disalurkan kembali ke jaringan nasional. Skema ini tidak hanya mengurangi beban pemerintah, tetapi juga menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Beberapa negara telah menunjukkan bahwa model ini bukan sekadar wacana. Pakistan, misalnya, mengalami lonjakan penggunaan tenaga surya di sejumlah kota, hingga menghasilkan kelebihan pasokan listrik di waktu tertentu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi energi dapat memberikan dampak signifikan dalam waktu relatif singkat.
Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada desain kebijakan yang tepat. Pemerintah perlu merancang mekanisme pembelian listrik dari warga secara fleksibel. Harga tidak harus bersifat tetap, melainkan disesuaikan dengan tingkat konsumsi nasional.
Dalam kondisi konsumsi nasional tinggi, negara dapat membeli kelebihan listrik warga dengan harga lebih kompetitif. Sebaliknya, ketika permintaan turun, harga beli dapat menyesuaikan setelah dikurangi biaya distribusi dan pengelolaan jaringan. Dengan skema ini, perusahaan listrik negara tidak menanggung kerugian akibat kelebihan pasokan.
Pendekatan berbasis konsumsi tersebut juga menjaga keseimbangan fiskal. Negara tidak terbebani kewajiban membeli listrik dengan harga tetap saat tidak dibutuhkan. Di sisi lain, warga tetap memiliki insentif untuk berinvestasi pada energi surya karena ada peluang pemasukan tambahan.
Pembangunan dari distrik juga berarti memperkuat otoritas lokal. Presiden Al Alimi menekankan pentingnya dukungan logistik, pangan, dan fasilitas keamanan di tingkat distrik agar tidak selalu bergantung pada pengiriman bantuan dari pusat seperti Aden setiap kali terjadi gangguan.
Kemandirian daerah menjadi kunci ketahanan nasional. Distrik yang memiliki energi mandiri, ketahanan pangan, dan aparat yang memadai akan lebih siap menghadapi tantangan keamanan maupun krisis ekonomi. Ketergantungan berlebihan pada pusat justru memperlambat respons dan memperbesar risiko eskalasi masalah.
Konsep ini sejalan dengan gagasan tata kelola modern yang menempatkan desentralisasi sebagai instrumen pemerataan. Dalam konteks Yaman yang geografisnya kompleks dan pernah dilanda konflik berkepanjangan, pembangunan terpusat sering kali tidak menjangkau wilayah terpencil.
Energi surya dapat menjadi pintu masuk transformasi ekonomi lokal. Selain menciptakan lapangan kerja baru di sektor instalasi dan perawatan panel, sistem ini juga mendorong tumbuhnya usaha kecil berbasis listrik stabil, mulai dari pengolahan pangan hingga layanan digital.
Jika diterapkan secara luas, kebijakan ini juga berpotensi memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Warga akan melihat kehadiran negara bukan hanya dalam bentuk aparat keamanan, tetapi juga dalam dukungan konkret terhadap kesejahteraan sehari-hari.
Pengalaman Sa’dah menjadi pelajaran bahwa pengabaian daerah dapat berujung pada instabilitas jangka panjang. Karena itu, investasi di distrik bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan strategi keamanan nasional.
Tantangan tentu tidak ringan. Dibutuhkan regulasi jelas, transparansi pengelolaan jaringan, serta edukasi publik mengenai manfaat dan mekanisme tenaga surya. Namun dengan potensi sinar matahari yang melimpah, Yaman memiliki modal alamiah yang jarang dimiliki negara lain.
Pada akhirnya, pesan Presiden Rashad Al Alimi menegaskan bahwa negara tidak dibangun dari istana pemerintahan semata, melainkan dari distrik-distrik yang hidup dan mandiri. Dengan energi terbarukan sebagai salah satu pilar, pembangunan dari bawah dapat menjadi fondasi kebangkitan Yaman menuju stabilitas dan kedaulatan yang lebih kokoh.
0 comments:
Post a Comment