Studi oleh Mateusz J Filipski, Gracie Rosenbach, Ernesto Tiburcio, Paul Dorosh, dan John Hoddinott, yang diterbitkan dalam Journal of Refugee Studies (2020), menyoroti aktivitas ekonomi yang signifikan di sekitar pemukiman Rohingya.
Meskipun menghadapi pembatasan yang ketat, komunitas ini telah menemukan cara untuk berdagang dan berwirausaha, menciptakan dinamika ekonomi yang unik.
Pada Mei 2021, terdapat 867.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar yang tinggal di pemukiman pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh. Namun, hanya sekitar 50.000 pengungsi Rohingya dari gelombang pengungsian sebelumnya yang diberikan status pengungsi resmi, yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan kamp untuk bekerja atau membeli barang dan jasa.
Mayoritas pengungsi Rohingya tidak diakui secara resmi, dilarang meninggalkan kamp tanpa izin, dilarang bekerja atau memiliki properti, dan tidak memiliki akses ke lahan pertanian. Meskipun demikian, pada pertengahan 2018, ketika data untuk penelitian ini dikumpulkan, kamp-kamp tersebut tidak memiliki pagar yang mencegah pengungsi keluar masuk.
Kondisi ini menciptakan paradoks. Di satu sisi, pembatasan yang ketat menghambat potensi ekonomi mereka. Di sisi lain, kebutuhan dan permintaan di dalam dan sekitar kamp memicu aktivitas perdagangan dan kewirausahaan.
Aktivitas ekonomi ini, meskipun informal dan terbatas, memberikan sumber pendapatan bagi banyak pengungsi dan berkontribusi pada ekonomi lokal.
Potensi ekonomi komunitas Rohingya tidak boleh diabaikan. Jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat, mereka dapat menjadi kekuatan pendorong dalam pembangunan ekonomi di Bangladesh dan, pada akhirnya, di Myanmar. Pengalaman dan jaringan yang mereka bangun di pengungsian dapat menjadi aset berharga.
Pembangunan ekonomi yang inklusif di wilayah ini sangat penting untuk stabilitas dan kemakmuran jangka panjang. Dengan memberdayakan komunitas Rohingya, Bangladesh dan Myanmar dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan mengurangi ketergantungan pada bantuan internasional.
Selain itu, integrasi ekonomi komunitas Rohingya dapat memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara Bangladesh dan Myanmar. Hal ini dapat berkontribusi pada integrasi ekonomi yang lebih luas di Asia Tenggara dan Asia Selatan.
Integrasi ekonomi yang lebih kuat di Asia Tenggara dan Asia Selatan dapat menciptakan pasar yang lebih besar, meningkatkan perdagangan, dan menarik investasi asing. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut.
Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar. Pembatasan hukum dan kebijakan yang menghambat aktivitas ekonomi Rohingya perlu diubah. Selain itu, diperlukan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.
Pemerintah Bangladesh dan Myanmar perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Masyarakat internasional juga perlu memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk membantu upaya ini.
Pemberdayaan ekonomi komunitas Rohingya bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga masalah ekonomi. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi pada ekonomi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.
Dengan demikian, pengakuan hak-hak ekonomi pengungsi Rohingya adalah langkah penting untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional, dan untuk menciptakan stabilitas dan kemakmuran jangka panjang di wilayah tersebut.
Kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta sangat penting untuk mewujudkan potensi ekonomi komunitas Rohingya.
Dengan pendekatan yang tepat, komunitas Rohingya dapat menjadi agen perubahan positif dalam pembangunan ekonomi di Bangladesh dan Myanmar, serta memperkuat integrasi ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan.
About Admin
0 comments:
Post a Comment