Klaim runtuhnya kendali Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di wilayah luas Suriah timur laut dalam waktu singkat memicu perdebatan tajam di kalangan pengamat konflik. Pernyataan politikus Kurdi Ali Tami yang menyebut pemulihan hampir 20 ribu kilometer persegi dalam 48 jam dinilai sebagai peristiwa luar biasa dalam konflik modern.
Namun di balik angka dan narasi dramatis tersebut, para analis menilai peristiwa ini tidak bisa dibaca sebagai operasi militer konvensional. Kecepatan perubahan kendali wilayah justru mengindikasikan adanya proses panjang yang bekerja jauh sebelum pergerakan pasukan terlihat di permukaan.
Poin pertama yang disampaikan Ali Tami mengenai aktivitas unit khusus di belakang garis selama enam bulan dinilai masuk akal secara intelijen. Sejak lama, konflik Suriah memperlihatkan peran besar operasi infiltrasi, jaringan lokal, dan rekayasa sosial dalam melemahkan lawan tanpa pertempuran terbuka.
Koordinasi dengan tokoh masyarakat, kepala suku, dan elemen lokal sering menjadi kunci. Ketika struktur kekuasaan di tingkat akar rumput runtuh, perlawanan bersenjata kehilangan basis legitimasi dan dukungan logistiknya.
Klaim tentang jaringan “Batalyon Ular” yang menyusup ke institusi SDF juga mencerminkan pola lama perang Suriah. Banyak faksi bersenjata runtuh bukan karena kalah bertempur, melainkan akibat kolapsnya kepemimpinan dan perintah di momen krusial.
Penarikan mendadak unsur komando memang kerap memicu efek domino. Unit-unit garis depan yang kehilangan arah dan koordinasi cenderung mundur atau membubarkan diri tanpa kontak senjata berarti.
Poin ketiga mengenai gencatan senjata sementara untuk memberi waktu pembersihan terowongan dinilai sebagai bagian paling realistis dari narasi tersebut. Wilayah seperti Raqqa dan Tabqa dikenal memiliki jaringan bawah tanah kompleks yang mustahil diamankan secara cepat.
Kesepakatan sementara dalam konteks ini bukan tanda kelemahan, melainkan langkah taktis. Pemerintah Suriah berkepentingan menguasai wilayah secara fungsional, bukan sekadar simbolik, agar tidak menghadapi ancaman laten di kemudian hari.
Soal tidak diaktifkannya “Rencana B”, pengamat melihat ini lebih sebagai manuver diplomatik daripada kalkulasi militer murni. Menjaga jalur komunikasi dengan mediator yang dapat diterima Washington menjadi pertimbangan strategis utama.
Narasi tentang “lebih dari setengah juta pejuang bersenjata” yang menempatkan diri di bawah otoritas negara dinilai sarat makna politik. Angka tersebut tidak mencerminkan pengerahan pasukan tempur, melainkan konsolidasi administratif dan simbolik atas kelompok bersenjata lokal.
Dalam praktik Suriah, penempatan di bawah otoritas negara sering berarti pengibaran bendera, penerimaan aparat keamanan, dan kesediaan menjalani proses verifikasi. Ini lebih mencerminkan runtuhnya struktur lawan daripada kekuatan serangan.
Pesan yang hendak disampaikan ke Washington dinilai cukup jelas. Damaskus ingin menunjukkan bahwa konsolidasi wilayah bisa dilakukan tanpa pertempuran besar yang berisiko memicu eskalasi internasional.
Poin kelima Ali Tami yang menyebut SDF tidak akan sepenuhnya mematuhi kesepakatan juga dianggap realistis. Sejarah konflik Suriah menunjukkan bahwa banyak kesepakatan bersifat sementara dan rawan dilanggar saat keseimbangan kekuatan berubah.
Karena itu, masa jeda dimanfaatkan untuk memperkuat kehadiran militer dan keamanan internal. Pembersihan terowongan dan penempatan aparat negara menjadi fondasi sebelum memasuki fase berikutnya.
Klaim bahwa SDF “secara praktis berhenti eksis” setelah menandatangani kesepakatan integrasi dinilai sebagai pernyataan paling politis. Secara hukum dan simbolik, integrasi individu memang melemahkan identitas kolektif SDF.
Namun di lapangan, jaringan loyalitas, ideologi, dan struktur informal tidak serta-merta hilang. Banyak mantan anggota SDF diperkirakan masih mempertahankan ikatan lama meski secara administratif berganti status.
Keseluruhan narasi Ali Tami mencerminkan perang versi baru yang tidak mengandalkan tank dan artileri. Konflik Suriah kini bergerak di wilayah abu-abu antara diplomasi, infiltrasi, dan tekanan psikologis.
Kecepatan pengambilalihan wilayah justru menjadi indikator minimnya pertempuran terbuka. Ini menandakan kolaps internal lawan lebih menentukan daripada kekuatan senjata.
Bagi pemerintah Suriah, capaian ini dapat dipresentasikan sebagai keberhasilan strategi jangka panjang. Namun stabilitas sejati baru akan teruji setelah fase konsolidasi berjalan penuh.
Para analis menilai fase berikutnya justru lebih krusial dan berisiko. Membersihkan sisa-sisa perlawanan tersembunyi sering kali lebih sulit daripada merebut wilayah.
Dengan demikian, runtuhnya kendali SDF dalam waktu singkat bukan keajaiban militer, melainkan akumulasi kerja intelijen, tekanan politik, dan kesepakatan diam-diam yang akhirnya mencapai titik kritis.
Banyak analis menilai bahwa yang disebut sebagai Rencana B bukanlah opsi militer terbuka, melainkan fase eskalasi terkendali setelah jalur diplomasi dianggap buntu. Jika kesepakatan dengan SDF runtuh, Damaskus kemungkinan akan beralih dari pendekatan politik ke pendekatan keamanan penuh dengan legitimasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
Rencana ini diperkirakan dimulai dengan operasi pemurnian internal, bukan serangan frontal. Aparat intelijen dan Keamanan Umum akan menargetkan sel-sel tersembunyi, jaringan komando informal, serta tokoh penghubung yang masih setia pada struktur lama SDF, terutama di Raqqa dan Tabqa.
Pada tahap berikutnya, pemerintah dapat mengaktifkan integrasi selektif yang lebih keras. Mantan anggota SDF yang gagal lolos verifikasi atau dianggap berisiko tinggi berpotensi dipisahkan, ditahan, atau dipaksa keluar dari wilayah strategis, sambil memperkuat unsur militer reguler di titik-titik vital.
Secara paralel, Rencana B hampir pasti melibatkan tekanan tidak langsung terhadap aktor eksternal. Ini bisa berbentuk pembatasan ruang gerak SDF melalui konsolidasi suku-suku Arab lokal, penguatan legitimasi hukum negara, serta menciptakan kondisi di mana kehadiran asing menjadi semakin sulit dipertahankan secara politik.
Tahap akhirnya kemungkinan berupa pemulihan kedaulatan penuh dengan risiko eskalasi terbatas. Bukan perang besar, melainkan rangkaian operasi keamanan terfokus yang bertujuan mematikan sisa struktur SDF secara bertahap, setelah posisi negara cukup kuat untuk menanggung konsekuensi internasionalnya.
Terjemahan:
Politikus Kurdi Ali Tami menulis:
Pemulihan hampir 20.000 kilometer persegi wilayah hanya dalam waktu 48 jam merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah konflik modern.
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?
Unit-unit khusus yang beroperasi jauh di belakang garis lawan telah aktif selama enam bulan, melakukan koordinasi, persiapan, dan meletakkan dasar bagi pemberontakan rakyat yang memungkinkan tentara bergerak maju dengan perlawanan yang sangat minimal.
Sebuah jaringan yang dikenal dengan nama “Batalyon Ular” telah menyusup ke dalam institusi-institusi SDF. Pada konfrontasi pertama, jaringan ini menarik diri, sehingga unit-unit garis depan kehilangan kepemimpinan dan perintah, yang berujung pada runtuhnya pertahanan secara cepat.
Ketika pimpinan Suriah menyadari bahwa wilayah yang sangat luas tersebut—beserta jaringan terowongan di bawah kota-kota dan permukiman—memerlukan pembersihan yang sistematis, maka dicapai gencatan senjata sementara (kesepakatan) untuk membeli waktu, sementara operasi terus berlanjut secara senyap di Deir ez-Zor, Raqqa, dan Tabqa.
Pimpinan Suriah belum mengaktifkan Rencana B, dengan tujuan menghindari mempermalukan Tom Barrack yang digambarkan sebagai mediator yang bersahabat dengan Damaskus. Sebuah pesan halus juga dikirimkan kepada Washington dengan membiarkan lebih dari setengah juta pejuang bersenjata menempatkan diri di bawah otoritas pemerintah, sehingga memungkinkan kemajuan cepat tanpa pertempuran besar.
Pimpinan memahami bahwa SDF kecil kemungkinannya akan sepenuhnya mematuhi kesepakatan yang bersifat merendahkan ini. Oleh karena itu, masa jeda ini akan dimanfaatkan untuk membersihkan jaringan terowongan di Tabqa dan Raqqa serta menegakkan kehadiran tentara dan Keamanan Umum secara kokoh, sebelum memasuki fase baru.
Dalam praktiknya, SDF secara efektif berhenti eksis sejak saat menandatangani kesepakatan yang mewajibkan para anggotanya bergabung dengan tentara sebagai individu, melalui proses pemeriksaan keamanan dan penerimaan yang bersifat selektif.
Inilah permainan kekuatan-kekuatan besar dan para profesional yang berpengalaman.
0 comments:
Post a Comment