Raqqa, Suriah – Kunjungan terbaru pejabat pemerintah Suriah ke kota Raqqa dan provinsi Deir Ezzour mengungkap kondisi nyata pasca era kendali SDF/AANES. Dalam laporan yang disampaikan Dr. Ahmad Muwafaq Zaidan, terlihat bahwa model yang diperkenalkan SDF bukanlah proyek demokratis dan sekuler seperti yang diklaim sebelumnya.
Menurut laporan tersebut, kota Raqqa yang dihuni sekitar 300 ribu jiwa menghadapi berbagai kekurangan mendasar. Sampah menumpuk berbulan-bulan tanpa ada sistem pengangkutan yang berjalan. Infrastruktur vital, seperti bendungan, dihancurkan saat mundur. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pelayanan publik di sektor sipil.
Sektor pendidikan menjadi salah satu contoh paling nyata. Dari sekitar 300 ribu penduduk, hanya 600 siswa menempuh pendidikan menengah. Angka ini mencerminkan rendahnya prioritas SDF pada pendidikan, di mana sebagian besar sumber daya dialokasikan untuk kepentingan militer dan administrasi kanton.
Pelayanan kesehatan juga tampak terbengkalai. Banyak pusat kesehatan minim fasilitas, sedangkan kebutuhan dasar warga sulit terpenuhi. Layanan publik yang tersisa sebagian besar dijalankan oleh organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat, bukan pemerintah lokal SDF.
Sumber daya alam, khususnya ladang minyak, menjadi fokus utama pendanaan SDF. Banyak laporan menunjukkan sebagian hasil minyak diekspor ke luar wilayah kontrol, sementara kebutuhan lokal untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sipil tampak terabaikan.
SDF/AANES mengelola anggaran versi mereka seperti “APBN lokal”, namun prioritasnya berbeda dari pemerintah pusat Suriah. Anggaran diarahkan pada keamanan, logistik militer, dan administrasi politik kanton, bukan pada pembangunan layanan publik yang merata.
Fenomena ini mirip dengan pola yang terlihat di negara-negara dengan prioritas militer tinggi. Misalnya Korea Utara, yang meski miskin, mengalokasikan sebagian besar sumber daya untuk program ICBM dan antariksa, sementara infrastruktur sipil di daerah-daerah lain tertinggal.
Perbandingan serupa bisa dilihat di wilayah Houthi di Yaman. Wilayah yang mereka kuasai menonjol karena kemampuan militer dan pertahanan, tapi banyak kota dan desa mengalami kekurangan layanan dasar. Fokus pada proyek strategis membuat kondisi sipil terlihat terbengkalai.
Kondisi di Raqqa pasca-SDF menunjukkan risiko model yang terlalu menekankan prioritas militer dibanding pembangunan sipil. Walaupun kota tetap memiliki administrasi lokal dan layanan terbatas, efektivitasnya sangat rendah.
Keberadaan hanya 600 siswa menengah di Raqqa menekankan bahwa sektor pendidikan menjadi korban prioritas alokasi anggaran. Hal ini menjadi bukti bahwa penggunaan “APBN versi SDF” tidak seimbang dengan kebutuhan warga sipil.
Sistem ini juga memperlihatkan ketergantungan SDF pada sumber daya lokal yang strategis. Pengelolaan minyak, sumber daya alam, dan kontrol militer memberikan mereka kapasitas politik, tetapi secara sosial, warga tetap terbatas aksesnya terhadap layanan publik.
Narasi pemerintah Suriah menekankan reintegrasi wilayah ini sebagai bukti keberhasilan pelayanan publik. Dengan mengembalikan prioritas pembangunan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sipil, pemerintah berharap membangun legitimasi di mata penduduk.
Perbedaan mendasar antara era SDF dan pemerintah pusat terlihat dari bagaimana anggaran dialokasikan. Pemerintah pusat menekankan kesetaraan layanan di seluruh wilayah, sementara SDF mengedepankan kanton dan prioritas militer.
Selain pendidikan dan kesehatan, sektor sanitasi dan transportasi juga menunjukkan ketertinggalan. Jalan rusak, fasilitas air terbatas, dan layanan sampah tidak berjalan dengan efektif, membuat kehidupan warga sulit sehari-hari.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: apakah model pengelolaan sumber daya ala SDF bisa dianggap mirip dengan model negara yang memprioritaskan militer dibanding kesejahteraan sipil? Kondisi di Raqqa memberi indikasi ya.
Kita melihat analogi jelas pada Korea Utara, di mana wilayah miskin tetap terlihat strategis karena alokasi besar ke proyek militer dan teknologi tinggi, sementara wilayah lain terbengkalai.
Demikian pula di Yaman, wilayah Houthi mampu mempertahankan kendali militer yang kuat dan proyek strategis tertentu, namun banyak sektor publik dan infrastruktur sipil tertinggal.
Raqqa pasca-SDF menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya soal anggaran, tetapi juga prioritas pengelolaan. Wilayah yang fokus pada kontrol politik dan militer akan mengalami defisit layanan publik meski sumber daya ada.
Kondisi ini memberikan pelajaran penting bagi pemerintah Suriah dalam reintegrasi wilayah bekas SDF. Prioritas pembangunan harus menekankan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat agar legitimasi politik tetap kuat.
Dengan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pemerintah berharap Raqqa dan Deir Ezzour dapat kembali menjadi kota yang berfungsi normal bagi warganya, sekaligus menghapus warisan prioritas militer yang berat selama era SDF.
Akhirnya, pengalaman Raqqa menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan sangat menentukan kondisi sosial dan kualitas hidup warga. Anggaran besar tidak selalu menjamin kesejahteraan, jika dialokasikan untuk tujuan militer atau politik semata.
0 comments:
Post a Comment