Masuknya pasukan keamanan pemerintah Suriah ke Provinsi Hasakah dijadwalkan berlangsung pada awal pekan depan setelah sempat ditunda selama beberapa hari. Penundaan ini dimaksudkan untuk memberi waktu penarikan unsur-unsur bersenjata yang ada di lapangan guna menghindari bentrokan atau penyergapan saat pasukan pemerintah mulai bergerak.
Sumber-sumber keamanan menyebutkan bahwa masa transisi selama tiga hari dipandang krusial untuk memastikan situasi tetap terkendali. Fokus utama pemerintah adalah menata ulang keamanan di wilayah yang selama bertahun-tahun berada di bawah pengaruh berbagai kelompok bersenjata.
Ketidakjelasan masih menyelimuti nasib kelompok garis keras yang berafiliasi dengan PKK. Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh elemen asing bersenjata harus meninggalkan wilayah Suriah sebagai bagian dari kesepakatan yang tengah dijalankan.
Dari sisi regional, sumber keamanan Turki mengungkapkan bahwa tengah disiapkan pengaturan menyeluruh untuk mengamankan perbatasan Suriah–Turki. Dalam skema ini, pemerintah Suriah akan mengambil alih seluruh jalur perbatasan secara bertahap.
Pasukan keamanan pusat Suriah direncanakan akan ditempatkan di pusat Kota Qamishli dan Hasakah. Langkah ini menandai berakhirnya fase kontrol sebelumnya dan menjadi simbol kembalinya otoritas negara di wilayah strategis tersebut.
Turki, menurut sumber yang sama, menyatakan kesiapan untuk merespons setiap dinamika yang mungkin muncul selama implementasi kesepakatan. Ankara menilai langkah ini akan menutup celah ketidakstabilan dan mengakhiri situasi lama yang dianggap merugikan kawasan.
Pengambilalihan juga mencakup pengelolaan kembali ladang minyak dan pos perbatasan oleh pemerintah pusat. Selama bertahun-tahun, aset-aset tersebut berada di luar kendali negara dan menjadi sumber ketegangan politik serta ekonomi.
Dalam konteks ekonomi, Menteri Ekonomi dan Industri Suriah, Nidal al-Shar, menegaskan bahwa fase rekonstruksi akan menjadi tantangan besar. Keterbatasan sumber daya, likuiditas, serta berhentinya aktivitas produksi menjadi hambatan utama.
Menurutnya, pemulihan sektor sumber daya air relatif lebih cepat dibandingkan sektor minyak. Infrastruktur minyak mengalami eksploitasi panjang selama lebih dari 15 tahun dan membutuhkan rehabilitasi menyeluruh.
Beberapa sumur minyak, lanjut Al-Shar, masih memiliki potensi untuk dioperasikan kembali secara ekonomis dalam waktu enam hingga sembilan bulan. Namun, Suriah saat ini tidak memiliki ladang minyak baru karena tingginya biaya dan kompleksitas eksplorasi.
Di bidang politik dan keamanan, Menteri Informasi Hamza al-Mustafa menjelaskan bahwa kesepakatan dengan Pasukan Demokratik Suriah merupakan kelanjutan dari perjanjian 18 Januari. Kesepakatan terbaru ini mengatur langkah-langkah teknis di lapangan.
Pemerintah menargetkan pengambilalihan Ladang Rumeilan, Al-Suwaydiyah, serta Bandara Qamishli dalam waktu sepuluh hari. Implementasi kesepakatan secara resmi akan dimulai pada hari Senin mendatang.
Direktur Keamanan Hasakah yang baru ditunjuk juga dijadwalkan mulai menjalankan tugas pada hari yang sama. Ini menjadi bagian dari restrukturisasi administrasi dan keamanan di wilayah tersebut.
Dalam kerangka integrasi, unsur-unsur SDF akan bergabung secara individu ke dalam brigade militer yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Pemerintah menegaskan tidak ada formasi khusus di luar struktur resmi negara.
Al-Mustafa menyebutkan bahwa gencatan senjata juga bertujuan memberi waktu bagi Washington untuk memindahkan sisa unsur ISIS ke Irak. Hal ini dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari kekacauan keamanan.
Pemerintah Suriah mengklaim kesepakatan ini sebagai langkah positif dan pragmatis. Sebelumnya, SDF disebut sempat menuntut pembentukan tiga divisi dan tiga brigade independen yang tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Situasi pasca-kembalinya kontrol pemerintah atas Deir ez-Zor dan Raqqa dinilai telah mengubah keseimbangan kekuatan. Pemerintah merasa memiliki posisi lebih kuat untuk menata ulang wilayah timur laut.
Pemerintah juga menilai bahwa SDF selama ini berupaya memonopoli dan mempolitisasi isu Kurdi. Oleh karena itu, Damaskus membuka dialog dengan berbagai arus politik Kurdi, termasuk Dewan Nasional Kurdi.
Langkah-langkah ini diproyeksikan menjadi fondasi awal pemulihan kedaulatan negara di Hasakah. Meski tantangan masih besar, pemerintah berharap transisi ini berlangsung tanpa kekerasan dan menjadi awal stabilitas jangka panjang.
0 comments:
Post a Comment