Berbagai konflik internal di sejumlah negara menunjukkan wajah berbeda, tetapi berakar pada masalah yang sama. Di Somalia, Suriah, dan Yaman, kekerasan didominasi perselisihan antar milisi bersenjata. Di negara lain, konflik mengambil bentuk persaingan organisasi massa yang menyerupai premanisme. Sementara di Amerika Latin, perebutan pengaruh kerap terjadi antara mafia narkotika. Meski tampak berbeda, ketiganya terhubung oleh garis merah yang sama.
Di negara seperti Somalia, ketiadaan negara yang kuat menjadi faktor utama. Runtuhnya institusi pemerintahan membuat senjata menjadi alat utama untuk memperoleh jabatan dan wilayah. Milisi menggantikan fungsi negara, menguasai pelabuhan, jalan, dan pajak lokal demi mempertahankan kekuasaan.
Suriah dan Yaman menunjukkan pola serupa, meski dengan skala dan kompleksitas berbeda. Konflik yang bermula dari krisis politik berkembang menjadi perang multiaktor. Milisi lokal, kelompok ideologis, dan aktor asing terlibat dalam perebutan kendali atas negara dan sumber daya.
Dalam konteks ini, jabatan politik bukan sekadar simbol, melainkan kunci akses terhadap anggaran, legitimasi, dan dukungan internasional. Kekuasaan menentukan siapa yang berhak memungut pajak, mengelola bantuan, dan mengontrol jalur ekonomi strategis.
Berbeda dengan negara konflik bersenjata, sejumlah negara lain mengalami pertarungan di level organisasi massa. Persaingan ormas yang bersifat premanistik muncul ketika negara relatif stabil, tetapi penegakan hukum lemah atau selektif. Kekuasaan lokal dan pengaruh politik menjadi taruhan utama.
Ormas semacam ini sering bertindak sebagai perpanjangan tangan elite politik atau ekonomi. Mereka menguasai ruang publik, proyek, dan izin usaha, menjadikan kekerasan sebagai alat tawar dalam perebutan uang dan pengaruh.
Sementara itu, di Amerika Latin, konflik paling menonjol justru terjadi antara kartel narkotika. Negara-negara di kawasan ini memiliki institusi formal, tetapi korupsi dan ekonomi ilegal menciptakan negara bayangan. Mafia narkotika bersaing menguasai rute perdagangan, pasar, dan aparat.
Dalam konflik kartel, uang menjadi pusat gravitasi. Keuntungan narkotika memungkinkan pembelian senjata, loyalitas aparat, dan dukungan politik lokal. Kekuasaan diperoleh bukan lewat jabatan resmi, melainkan kontrol ekonomi bawah tanah.
Meski bentuknya berbeda, ketiga pola konflik ini memiliki kesamaan struktural. Ketika negara gagal mengelola kekuasaan secara adil dan transparan, aktor non-negara mengisi kekosongan tersebut. Mereka menciptakan sistem kekuasaan sendiri.
Jabatan, baik resmi maupun informal, menjadi alat legitimasi. Di Somalia jabatan berarti kontrol wilayah, di ormas berarti akses ke proyek, dan di kartel berarti pengaruh atas aparat. Semua bermuara pada kemampuan menguasai sumber daya.
Uang kemudian memperkuat lingkaran kekuasaan. Dana perang, iuran paksa, hingga bisnis ilegal menjadi bahan bakar konflik. Tanpa aliran uang, milisi, ormas, atau kartel akan kehilangan daya hidup.
Kekuasaan juga menciptakan rasa aman semu. Aktor-aktor konflik berjuang mempertahankan posisi karena kalah berarti kehilangan perlindungan, harta, bahkan nyawa. Ini menjadikan konflik sulit dihentikan.
Perbedaan konteks sejarah dan budaya memang memengaruhi bentuk konflik. Namun struktur dasarnya sama, yakni perebutan otoritas di ruang yang gagal diatur negara. Senjata, massa, atau narkotika hanyalah alat.
Dalam negara rapuh, kekerasan bersenjata menjadi pilihan karena negara tidak mampu memonopoli penggunaan kekuatan. Di negara setengah stabil, tekanan massa dan premanisme lebih efektif. Di negara dengan ekonomi ilegal besar, mafia mengambil alih peran negara.
Faktor eksternal sering memperparah situasi. Dukungan asing, pasar global, dan arus uang lintas negara membuat konflik lokal berumur panjang. Kepentingan luar memperumit upaya penyelesaian.
Masyarakat sipil menjadi korban terbesar. Kehidupan sehari-hari terjebak di antara milisi, ormas, atau kartel yang saling berebut pengaruh. Rasa aman tergantikan oleh ketidakpastian.
Upaya penanganan sering gagal karena hanya menyentuh permukaan. Penindakan tanpa reformasi struktural tidak memutus akar konflik. Kekuasaan dan uang tetap mengalir ke aktor yang sama.
Solusi jangka panjang menuntut penguatan institusi negara. Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci untuk memutus hubungan antara kekerasan dan kekuasaan.
Tanpa itu, konflik hanya berganti wajah. Milisi bisa berubah menjadi ormas, ormas menjadi mafia, atau mafia menjadi aktor politik. Polanya tetap sama.
Pada akhirnya, perbedaan bentuk konflik tidak mengubah esensinya. Selama jabatan, kekuasaan, dan uang menjadi tujuan utama tanpa kontrol negara yang kuat, perselisihan akan terus muncul dalam berbagai rupa.
Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas bukan soal absennya konflik, melainkan kemampuan negara mengelola perebutan kepentingan secara damai. Tanpa itu, konflik hanya menunggu bentuk barunya.
0 comments:
Post a Comment